Sabtu, 03 Mei 2014
Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan bisa menghemat alokasi dana APBD untuk aspek IT hingga lebih dari Rp 12 miliar setelah menggunakan sistem Open Source Ubuntu di seluruh jajaran pemerintahannya.
Walikota Pekalongan, HM. Basyir Ahmad mengatakan, di Kota Pekalongan ada sekitar 2.400 unit PC yang digunakan oleh pemerintah, jika semua menggunakan operating system berbayar, maka pengeluaran akan besar hanya untuk IT. Oleh sebab itu sejak tahun 2008 lalu perlahan sistem operasi berbayar diganti dengan Ubuntu yang merupakan open source yang tidak perlu membayar lisensi.
"Penghematan untuk 2.400 komputer. Kalau membeli lisensi saja sudah RP 12 miliar. Belum ngomong beli antivirus, olah kata dan olah foto juga hemat. Penghemtan yang luar biasa di pemerintahan," kata Basyir dalam peluncuran Ubuntu 14.04 LTS di SMKN 3 Pekalongan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Pekalongan.
"Sejak tahun 2011 semua SKPD sudah memakai," imbuhnya.
Ia berharap akan ada peraturan daerah (perda) yang mengatur soal penggunaan sistem berbasis Ubuntu sehingga meski kepela pemerintahan Pekalongan berganti, maka penghematan untuk aspek IT tetap bisa dilakukan. Digunakannya Ubuntu di jajaran pemerintahan Kota Pekalongan juga merupakan cara "menularkan" penggunaan open source Ubuntu kepada masyarakat.
"Mereka (masyarakat) tertarik kenapa? Karena pemerintah pakai ini. Ini bukan sistem operasi murahan," tandasnya.
Gary Dean selaku CEO Okusi Associates dan Pendiri FUI menambahkan, dalam versi Ubuntu terbaru yaitu Ubuntu 14.04 LTS, semua kekurangan dalam versi sebelumnya sudah diperbaiki. Bahkan menurutnya versi ini bisa menggantikan sistem operasi Windows.
"Kemajuannya cukup penting, ada banyak perbaikan. Ini bisa disebut versi Ubuntu yang paling mungkin bisa menggantikan Windows, meskipun sebenarnya versi sebelumnya sudah cukup bersaing," tandas Gary.
